SOP Pendamping Desa
LANDASAN HUKUM http://kedesa.id/wp-content/uploads/2016/11/SOP-P2TPP-FINAL.pdf.pdf Seluruh kerja Pendamping Profesional harus mengacu dan berpijak pada regulasi dan kebijakan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi regulasi pokok yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pendampingan desa antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan daerah ...